Cloud Computing

Cloud Computing

Analisis kesiapan dan Penerapan Cloud Computing di Indonesia

“Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. “ –The National Institute of standards and technology-

 Karakteristik : On-Demand Self-Services, Board Network Access, Resource Pooling, Rapid Elasticity, Measured Service. Tipe Cloud Computing : Public Clouds, Private Clouds, and Community Clouds.

Perpektif :

  • Server
    • Multi core processors
    • Cloud specific operating system
  • Perusahaan
    • SaaS (Service)
    • PaaS (Platform)
    • IaaS (Infrastructure)
  • Client
    • Computer
    • Browser
    • Jaringan

 Kelebihan : Biaya, Efisiensi, Akses yang mudah, satuan biaya yang flexible, flexible.

Kekurangan : Keamanan, Kecepatan, Ketergantungan, Keunggulan kompetitif, Peraturan, biaya.

Masalah Keamanan :

Isu sensitif tentang implementasi Cloud Computing adalah masalah security. Tingginya serangan virus dan pembobol jaringan keamanan di internet  sangat tinggi. Ini tentu saja meresahkan. Penggagas forum komunitas Indonesia Cloud Forum (@idcloudforum) Teguh Prasetya, menyebutkan bahwa angka serangan lewat DOS attack di Indonesia mencapai 5 persen dari total yang dirangkum vendor keamanan jaringan Kaspersky pada Q2-2011. “Industri yang paling sering diserang tentunya industri yang berhubungan dengan transaksi keuangan,” kata Teguh dalam diskusi mengenai Security dan Privacy di Cloud Computing, di Jakarta, Rabu 26 Oktober 2011.

Ancaman ini memang harus disikapi dengan serius oleh seluruh stakeholder cloud. Sebab, Indonesia yang tengah memulai era komputasi awan ini, mau tak mau harus siap dengan segala macam kemungkinan ancaman.

Menurut Direktur IT & Supply Telkom, Indra Utoyo, ada sedikitnya ada tujuh risiko yang mengemuka soal security di Cloud Computing yang tahun ini pasarnya diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun di Indonesia. Tujuh risiko itu adalah Privilege User Access, Regulatory Compliance, Data allocation, Data Secure, Recovery, Investigative support, dan terakhir Longterm Viability.

Meski tak memungkiri bahwa faktor keamanan dan privasi menjadi isu sensitif di Indonesia, namun National Technology Officer di PT Microsoft Indonesia, Tony Seno Hartono, menilai industri tak perlu khawatir. Jeleknya pengetahuan orang tentang keamanan di Internet yang menghantui adopsi Cloud Computing. Selain itu juga orang merasa lebih aman menyimpan data di komputer sendiri daripada di cloud. Padahal kenyataannya, data di cloud bisa jadi jauh lebih aman daripada data tersimpan di komputer sendiri. Data bisa dipastikan lebih aman karena ada aturan yang mengharuskan setiap penyelenggara layanan Cloud Computing untuk patuh terhadap regulasi dan aturan yang terkait. Sebagai contoh, ISO 27002 yang merupakan standar praktik terbaik pada keamanan informasi yang bisa juga digunakan untuk menilai tingkat keamanan di suatu penyedia jasa layanan Cloud Computing.

Selain kekhawatiran akan faktor keamanan, privasi juga menjadi isu yang menjadi perhatian Microsoft. Era social media mengubah kebiasaan orang dalam menangani privasi. Privasi menjadi sangat penting di Cloud Computing, karena tingkat privasi yang diinginkan setiap orang berbeda-beda. Dengan kemampuan privasi data, maka setiap orang bisa menentukan siapa yang berhak mengakses atau mengubah suatu informasi berdasarkan identifikasi digital.

Masalah keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian dari pemerintah. Itu sebabnya, menurut Kepala Sub Teknologi dan Infrastruktur Ditjen Aptika Kominfo, Nooriza, pemerintah menyiapkan aturan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE) pasal 24 ayat (3) yang ketentuannya diatur dalam Pasal 24 ayat (9).

Ini peluang usaha nasional. Apapun layanan yang ditempatkan di Indonesia akan mendorong tumbuhnya industri layanan yang dimaksud, begitu juga dengan cloud computing. Di dalam RPP PITE menyebutkan bahwa Data Center perusahaan layanan transaksi elektronik di Indonesia harus berada di dalam wilayah teritori Indonesia. Hal ini akan mendukung peluang bisnis cloud computing di Indonesia. Kebijakan ini diterbitkan demi keamanan data nasional, data kepemerintahan, dan transaksi antarpemerintah selaku sektor publik dengan masyarakat. Agar data tersebut juga tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang berada di luar dan dalam teritori Indonesia.

Menurut Country Manager IBM untuk Cloud Computing Service, Kurnia Wahyudi, security untuk cloud computing harus dimulai dari kita sendiri yang memasang standarnya.  Apakah cloud computing provider support untuk multitenancy security, bukan dari jumlah storage, tapi sampai ke platform dan aplikasinya juga. Harusnya security jadi faktor kompetisi baru bagi para penyedia cloud.

Penerapan Cloud Computing di Dunia

 

Perkembangan Penerapan Cloud Computing di Indonesia

 

Potensi Cloud Computing di Indonesia pada industri musik, industri telekomunikasi dan industri manufaktur.

 Referensi:

http://www.republika.co.id/berita/trendtek/telekomunikasi/11/10/26/lto5l8-security-masih-jadi-isu-sensitif-implementasi-cloud-computing , Rabu, 26 Oktober 2011 17:39 WIB

Advertisements

DSS Strategi Pemberian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Nama : Dini Triasanti
NIM : 92310006
Kelas : 38 PLSI
Dosen : Dr. Prihantoro
Tugas ini dibuat untuk melengkapi nilai mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan Porgram Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.

Pendahuluan

Permasalahan dalam dunia perbankan adalah masalah finansial. Semua lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, termasuk bank-bank umum, merupakan perantara atau dealer kredit atau pinjaman. Lembaga-lembaga ini memberikan pinjaman dari dana-dana yang disetorkan kepadanya. Caranya adalah dengan memberikan pinjaman memperoleh obligasi, surat utang, atau akta kredit. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai perantara finansial antara penabung dan investor.

Bank umum menghimpun atau menerima dana  jangka pendek berupa giro dan deposito dan digunakan untuk memberi kredit jangka pendek untuk memperoleh penghasilan. Munculnya kebijakan deregulasi perbankan tahun 1988 telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan dunia perbankan pada saat itu. Dengan kebijakan perbankan tersebut telah mengalihkan perhatian dunia perbankan dari peranan bank yang bersifat agent of development menjadi bank yang mengarah pada komersial.
Peranan bank dewasa ini lebih mengarah sebagai lembaga financial intermediary dan keadaan ini telah berjalan sangat efektif sehingga masyarakat dapat memilih bank yang dapat memberikan kompensasi lebih baik terhadap simpanannya.
Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempunaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998).
Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 menegaskan kredit diartikan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Obyek penelitian ini mencakup seluruh BPR di Jawa Tengah, namun tidak
dilakukan terhadap seluruh populasi tetapi berdasarkan sampel. Dalam hal ini sampel yang diambil secara purposive sebagai responden penelitian merupakan manajemen Kantor Pusat BPR-BPR di Propinsi Jawa Tengah yang ada di dalam terdaftar di website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Penelitian ini dilakukan dengan metode angket dimana metode ini dilakukan dengan jalan memberikan pertanyaan (kuesioner) kepada para 100 manajer BPR.
Kerangka Pemikiran :

Pengaruh Kondisi Internal BPR – Strategi Pemberian Kredit

Hasil penelitian dengan menggunakan data empiris membuktikan bahwa  kondisi internal BPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi  pemberian kredit. Kondisi internal yang diteliti dalam penelitian ini adalah kondisi  organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada BPR. Kondisi internal BPR meliputi pemasaran dan distribusi, penelitian dan pengembangan, manajemen produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan serta keuangan dan akuntansi.

Analisis terhadap kondisi internal BPR sebelum merumuskan statu strategi sangat diperlukan karena dengan informasi yang lengkap mengenai kondisi internal BPR, maka  BPR dapat mengeksploitasi seluruh kemampuan maupun ketidakmampuan yang dimiliki sehingga strategi yang dirumuskan dapat lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Voordeckers dan Steijvers (2003) menunjukkan bahwa kondisi internal yang ada di dalam perusahaan sangat mempengaruhi terbentuknya strategi yang ada di bagian kredit. Penelitian Fedorenko, Schäfer, dan Talaveran(2007) juga mengungkapkan adanya pengaruh mengenai sistem-sistem yang digunakan oleh bank dalam memberikan kreditnya mempengaruhi strategi-strategi yang dijalankan.

engaruh Kondisi Calon Debitur BPR terhadap Strategi Pemberian Kredit

Hasil pengujian hipotesis kedua yang dilakukan dengan menggunakan data empiris menunjukkan bahwa Kondisi Calon Debitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi pemberian kredit. Faktor Kondisi Calon Debitur umumnya dikategorikan berdasarkan 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition). Pada prakteknya kelima komponen C tersebut diterjemahkan ke dalam credit rating atau credit scoring sehingga BPR dapat menilai risiko yang akan ditanggungnya pada saat menyalurkan kredit kepada nasabah-nasabahnya.

Berdasarkan informasi mengenai risiko yang dapat dinilai oleh BPR mengenai debitur maka BPR dapat memutuskan strategi pemberian kredit ke nasabah yang bersangkutan berkaitan dengan jumlah pinjaman, suku bunga, dan jatuh tempo.

Hasil penelitian ini semakin memperkuat penelitian yang pernah dilakukan oleh Jiménez , Lopez, dan Saurina (2007) yang menunjukkan bahwa Kondisi Calon Debitur seperti kondisi spesifik debitur dan pasar secara umum turut mampengaruhi manajemen dalam menentukan strategi yang akan dijalankan oleh suatu lembaga keungan. Demikian juga yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kyaw (2008) yang juga menunjukkan hal yang sama bahwa Kondisi Calon Debitur menentukan strategi yang ditetapkan oleh bank dalam memberikan kredit kepada debitur.

Pengaruh Kondisi Lingkungan BPR terhadap Strategi Pemberian Kredit

Hasil pengujian terhadap variabel kondisi lingkungan BPR dan strategi pemberian kredit menunjukkan bahwa kondisi lingkungan BPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi pemberian kredit. Kondisi lingkungan BPR / eksternal adalah rangsangan dari kondisi di luar BPR yang mempengaruhi BPR dalam proses tersebut yang terjadi dalam BPR. Analisis yang mendalam mengenai kondisi lingkungan BPR sangat penting karena melalui analisis lingkungan BPR dapat menemukan kompetensi inti baru sejalan dengan terjadinya globalisasi agar  BPR tetap dapat memiliki sustainable competitive advantage. Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jiménez, Lopez, dan Saurina (2007) serta Leora Klapper (2001)  yang menunjukkan bahwa kondisi eksternal seperti kondisi pasar secara umum turut mampengaruhi manajemen dalam menentukan strategi yang akan dijalankan oleh suatu lembaga keuangan.

Pengaruh Strategi Pemberian Kredit terhadap NPL

Nilai Non Perfoming Loan (NPL) BPR di Jawa Tengah berada di atas Nilai
NPL BPR di Indonesia, dimana nilai NPL sepanjang tahun 2007 di atas 10% dan
merupakan propinsi dengan jumlah Kredit Tidak Lancar BPR terbesar di
Indonesia. Oleh karena itu, perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi
tingginya NPL Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah terutama dari
Strategi Pemberian Kredit.
Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat menunjukkan bahwa strategi pemberian kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Strategi pemberian kredit yang diterapkan oleh BPR merupakan sarana untuk mengendalikan perkembangan dari kredit yang dilemparkan ke pasar oleh BPR.

Strategi pemberian kredit yang diterapkan oleh BPR tersebut digunakan oleh BPR untuk meminimalisasikan kredit-kredit yang masuk ke dalam kategori bermasalah atau mempunyai resiko tinggi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hasil penelitian ini semakin memperkuat penelitian dari Chen (2003) serta Hwang dan Wu (2006) yang menemukan bahwa strategi pemberian kredit mempunyai pengaruh negatif terhadap NPL. Dimana strategi pemberian kredit yang baik dinilai mampu membuat nilai menurunkan nilai NPL, dalam hal ini strategi pemberian kredit dan NPL mempunyai arah yang berlawanan.

Mengukur persepsi manager BPR mengenai kondisi internal BPR, Kondisi Calon Debitur, kondisi lingkungan BPR, dan strategi pemberian kredit. 

Tujuan utama strategi pada kredit adalah untuk mengarahkan kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan mengurangi terjadinya kredit macet. Kredit mempunyai risiko yang cukup tinggi yakni terjadi kemacetan pada saat pemberian kredit, risiko kemacetan kredit pada saat jatuh tempo dapat dikurangi dengan menjalankan strategi secara efektif dan efisien. Kegagalan pada kegiatan pemberian kredit juga merupakan kegagalan penerapan stategi pemberian kredit yang efektif dan efisien, ini akan tercermin dalam tingkat kolektibilitas atau rasio non perfoming loan (NPL) yang dicapai (Arens dan Loebbecke, 2000).

Sistem pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)(3) saat ini masih menggunakan cara manual yaitu dengan menggunakan kartu pinjaman dan analisa kredit masih berdasarkan asumsi berdasarkan pengalaman dari pegawai yang menangani bagian kredit. Selain itu BPR masih belum memiliki standart khusus untuk pengambilan keputusan dalam pemberian kredit. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit yang memungkinkan kredit yang diberikan macet. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem analisa kredit yang dapat menganalisa permohonan kredit dengan cepat dan akurat.

Dengan DSS / Decission Suport System akan dibangun sistem yang handal untuk digunakan oleh manager BPR dimana membutuhkan data-data yang telah dijabarkan diatas, diintegrasikan dengan menggunakan database dan prosesnya dengan tampilan interface aplikasi supaya laporan/ keputusan dapat diambil dengan segera. Gambaran DSS dalam strategi pemberian kredit ini adalah sebagai berikut :

Pembuatan sistem analisa kredit dimulai dari analisa dan pengamatan terhadap sistem pemberian kredit yang berlaku saat ini yang kemudian dari data yang ada, dilakukan perancangan sistem analisa kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan BPR. Kemudian dari sistem tersebut dibuatlah aplikasi decision support system terhadap pengambilan keputusan pemberian kredit yang diajukan oleh nasabah.

Sistem analisa kredit yang dibangun memiliki modul yang meliputi aplikasi kredit baru, pembayaran kredit beserta denda bila terjadi keterlambatan, analisa kredit, persetujuan kredit, pencatatan orang yang di-blacklist, dan fasilitas penghitungan perkiraan angsuran terhadap suatu pinjaman, selain itu parameter lain yang digunakan oleh BPR dalam analisa juga dapat dimasukkan ke dalam sistem. Aplikasi ini dapat dibuat dengan menggunakan SQL server 2000 dan Borland Delphi 7.0 atau dengan bahasa pemrograman dan software database lain.

Hasil dari pembuatan aplikasi ini memberikan perhitungan analisa kredit sesuai dengan standart BPR dan kemudahan pengelolahan data permohonan, peminjaman, dan pembayaran kredit dengan melakukan otomatisasi perhitungan angsuran dan denda. Pengujian terhadap hasil sistem dan aplikasi yang dibuat dilakukan dengan pengujian terhadap aplikasi dan pembagian kuestioner penilaian pada pengguna (pemilik dan karyawan BPR). Didapatkan bahwa kepuasan pengguna terhadap keseluruhan aplikasi sebesar 85%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi relatif sudah cukup sesuai dengan kebutuhan.

referensi :
1. Hakim Raharjo, Sukmawati. Kredit Umum Pedesaan: Strategi Pengembangan BRI. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Chandra Dewi, Faktor yang memperngaruhi Strategi Pemberian Kredit, Program Pasca sarjana Univ. Diponegoro, Semarang.

3. Andreas Handojo1, Lydia Verdianti Halim2, Kartika Gunadi1, Abstrak : Pembuatan Sistem Aplikasi Decision Support System Pemberian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat X, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Sekilas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian

1.    BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersa­makan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

2.    Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3.    Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, makd keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan can keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persya-ratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Asas BPR

 

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (free fight liberal­ism, etatisme, dan monopoli).

Fungsi BPR

Penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan BPR

 

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sasaran BPR

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pega­wai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesem­patan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

Usaha BPR

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah :

1.   Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.   Memberikan kredit.

3.   Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

4.   Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :

1.   Menerima simpanan berupa giro.

2.   Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

3.   Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

4.   Melakukan usaha perasuransian.

5.   Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Alokasi Kredit BPR

 

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :

  1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

2.   Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau seke­lompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3.   Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Perijinan BPR

 

1    Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri.

2.   Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

3.   Untuk mendapatkan ijin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR di kecamatan. BPR dapat pula didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya sepanjang di ibukota kabupaten Jan Kotamadya belum terdapat BPR.

4.   Pembukaan kantor cabang BPR di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya hanya dapat dilakukan dengan ijin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

5.   Pembukaan kantor cabang BPR di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota Kabupaten, dan kotamadya serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

6.   BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR dilarang rnelakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi valas).

Bentuk Hukum BPR

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kepemilikan BPR

1.   BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.

2.   BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.

3.   BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

4.   Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

5.   Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin Merited Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indo­nesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan clengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan dan Pengawasan BPR

 

Fungsi Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank pada umumnya. (baca UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Bab V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37).

Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi :

1.   pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana mayarakat.

2.   membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.

3.   penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu :

1.   organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang dite-tapkan.

2.   kekurangan tenaga trampil dan profesional.

3.   mengalami kesulitan likuiditas.

4.   belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya (sesuai UU).

Pengaturan dan Pembagian Tugas BPR, KUD, dan BRI

 

1.   BPR yang terdapat di daerah pedesaan sebagai pengganti Bank Desa, kedu­dukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan Bank Desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.   KUD bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang menjadi anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI.

3.   BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah Bank Pasar, Bank Pegawai, atau bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

4.   BRI melayani langsung kredit yang relatif besar atau kredit yang dipinjamkan kepada pengusaha menengah di pedesaan atau di perkotaan.


Masalah yang dihadapi BPR

 

1.   Apakah Bank Desa atau Bank Kredit Desa dalam satu kecamatan harus merger, apakah Bank Kredit Desa mampu menyesuaikan permodalannya menjadi Rp 50 juta, siapakah yang akan mengelolanya?

2.   Apakah ada penampungan bagi lembaga keuangan selain yang termasuk dalam kategori BPR dan apakah mampu lembaga keuangan selain yang termasuk dalam BPR menyesuaikan permodalannya menjadi Rp50 juta?

3.   Kesulitan bagi lembaga keuangan selain yang termasuk dalam BPR dan tidak menjalan-kan fungsinya sebagai BPR, serta tidak mampu menjadi bank umum apabila harus menciutkan usahanya dan pindah ke kota lain.

4.   Apabila harus pindah ke kota lain maka ada kesulitannya yaitu terganggunya pangsa pasar dan kemungkinan timbulnya pengangguran karyawan.

5.   Apabila harus pindah ke kota lain maka ada kesulitannya yaitu dengan adanya BPR milik pemerintah daerah.

6.   Adanya pendatang BPR akan menambah persaingan menjadi semakin ketat.

Sumber :

udin.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/11202/BPR.doc

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN PENERIMA BEASISWA BANK BRI MENGGUNAKAN FMADM

Nama : Dini Triasanti
NIM : 92310006
Kelas : 38 PLSI
Dosen : Dr. Prihantoro
Tugas ini dibuat untuk melengkapi nilai mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan Porgram Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.

ABSTRAK
Sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank BRI untuk memperoleh beasiswa, maka diperlukan kriteria-kriteria untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk menerima beasiswa. Pembagian beasiswa dilakukan oleh beberapa lembaga untuk membantu seseorang yang kurang mampu ataupun berprestasi selama menempuh studinya. Untuk membantu penentuan dalam menetapkan seseorang yang layak menerima beasiswa maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan.Salah satu metode yang dapat digunakan untuk Sistem Pendukung Keputusan adalah dengan menggunakan Fuzzy MADM (Multiple Attribute Decission Making).
Pada penelitian ini akan diangkat suatu kasus yaitu mencari alternative terbaik bedasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan mengggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) untuk melakukan perhitungan metode FMADM pada kasus tersebut. Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksudkan yaitu yang berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Penelitian dilakukan dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut,
kemudian dilakukan proses perankingan yang akan menentukan alternatif yang optimal, yaitu mahasiswa terbaik.
Kata Kunci: FMADM, SAW, Kriteria.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan
Disetiap lembaga pendidikan khususnya universitas banyak sekali beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa yang berprestasi dan yang kurang mampu. Ada beasiswa yang dari lembaga milik
nasional maupun swasta. Bank BRI adalah salah satu contoh lembaga nasioanl yang mengelar program beasiwa setiap tahun bagi mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa berprestasi.
Untuk mendapatkan beasiswa tersebut maka harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan dalam studi kasus ini adalah nilai indeks prestasi akademik, penghasilan orang tua, jumlah saudara kandung, jumlah tanggungan orang tua, semester,usia dan lain-lain. Oleh sebab itu tidak semua yang
mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa tersebut akan diterima, hanya yang memenuhi kriteria-kriteria saja yang akan memperoleh beasiswa tersebut. Oleh karena jumlah peserta yang
mengajukan beasiswa banyak serta indikator kriteria yang banyak juga, maka perlu dibangun sebuah sistem pendukung keputusan yang akan membantu penentuan siapa yang berhak untuk mendapatkan
beasiswa tersebut.
Model yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (FMADM). Metode SAW ini
dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah yang berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan
Dengan metode perangkingan tersebut, diharapkan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah
ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan menerima beasiswa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan yaitu bagaimana merancang sebuah sistem
pendukung keputusan dengan menggunakan Fuzzy MADM (Multiple Attribute Decission Making) dengan metode SAW (Simple Additive Weighting) untuk menentukan siapa yang akan menerima beasiswa berdasarkan bobot dan kriteria yang sudah ditentukan. Dengan menggunakan sebuah program untuk membantu menyelesaikan persmasalahan sehingga jauh lebih mudah dan efisien.

1.3 Batasan Masalah
Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga tujuan penelitian dapat
tercapai. Adapun batasan masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah:
a. Sample data yang dilakukan untuk penelitian ini diperoleh dari mahasiswa fakultas teknologi industri universitas islam Indonesia.
b. Metode pengambilan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitan ini adalah membangun suatu model pengambilan keputusan dengan mengunakan Fuzzy Multiple Attribute Decision Making
(FMADM) dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan siapa yang akan menerima beasiswa berdasarkan kriteria kriteria serta bobot yang sudah ditentukan.

2. DASAR TEORI

2.1 Beasiswa
Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat
digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak (WP). Karena beasiswa bisa diartikan menambah kemampuan ekonomis bagi
penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan (Jawa Pos, 2009).

2.2 Sistem Pendukung Keputusan
SPK sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang membantu dalam proses pengambilan keputusan. SPK sebagai sistem informasi berbasis
komputer yang adaptif, interaktif, fleksibel, yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung solusi dari pemasalahan manajemen yang tidak terstruktur untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat ditarik satu definisi tentang SPK yaitu sebuah sistem berbasis komputer yang adaptif, fleksibel, dan
interaktif yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur sehingga meningkatkan nilai keputusan yang diambil.
(Khoirudin, 2008).

2.3 FMADM
Fuzzy Multiple Attribute Decision Making FMADM adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah
alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari FMADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan
integrasi antara subyektif & obyektif. Masing masing pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan subyektifitas dari para pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses perankingan alternatif bisa ditentukan secara bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subyektifitas dari pengambil keputusan. ( Kusumadewi, 2007).
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mnyelesaikan masalah FMADM. antara lain (Kusumadewi, 2006):
a. Simple Additive Weighting Method (SAW)
b. Weighted Product (WP)
c. ELECTRE
d. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
e. Analytic Hierarchy Process (AHP)

2.3.1 Algoritma FMADM
Algoritma FMADM adalah:
1. Memberikan nilai setiap alternatif (Ai) pada setiap kriteria (Cj) yang sudah ditentukan, dimana nilai tersebut di peroleh berdasarkan nilai
crisp; i=1,2,…m dan j=1,2,…n.
2. Memberikan nilai bobot (W) yang juga didapatkan berdasarkan nilai crisp.
3. Melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi (rij) dari alternatif Ai pada atribut Cj berdasarkan
persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan/benefit=MAKSIMUM atau atribut biaya/cost=MINIMUM). Apabila berupa artibut keuntungan maka nilai crisp (Xij) dari
setiap kolom atribut dibagi dengan nilai crisp MAX (MAX Xij) dari tiap kolom, sedangkan untuk atribut biaya, nilai crisp MIN (MIN Xij)
dari tiap kolom atribut dibagi dengan nilai crisp (Xij) setiap kolom.
4. Melakukan proses perankingan dengan cara mengalikan matriks ternormalisasi (R) dengan nilai bobot (W).
5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) dengan cara menjumlahkan hasil kali antara matriks ternormalisasi (R) dengan
nilai bobot (W). Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih. ( Kusumadewi , 2007).

2.3.2 Langkah Penyelesaian
Dalam penelitian ini menggunakan FMADM metode SAW. Adapun langkah-langkahnya adalah:
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci.
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci), kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R.
4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga
diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi. (Kusumadewi, 2006).

2.4 Metode SAW
Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut.
Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif
yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perancangan Sistem FMADM
Seperti telah dijelaskan pada pendahuluan. penilaian dilakukan dengan melihat nilai-nilai terhadap indikator yaitu jumlah penghasilan Orangtua, usia, semester, jumlah tanggungan Orangtua, jumlah saudara kandung, dan nilai IPK. Selanjutnya masing-masing indikator tersebut dianggap sebagai kriteria yang akan dijadikan
sebagai faktor untuk menentukan penerima beasiswa dan himpunan fuzzy nya adalah Rendah, Sedang Tengah, Banyak, Banyak , Tinggi. Himpunan ini kemudian diperlakukan sebagai input kedalam sistem FMADM (dalam hal ini disebut sebagi Ci).
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah penghasilan Orangtua, Usia, Semester, Jumlah tanggungan Orangtua, jumlah
saudara kandung, nilai IPK dan untuk himpunan fuzzynya adalah Rendah, Sedang, Tengah, Banyak, Banyak, Tinggi. (Kusumadewi, 2005).

3.2 Analisis Kebutuhan Input
Input untuk melakukan proses pengambilan keputusan dari beberapa alternatif ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner.
1. Kuesioner ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Teknologi Industri UII. Sebanyak 30 mahasiswa.
2. Variabel yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
a. Semester.
b. Nilai IPK.
c. Jumlah tanggungan Orangtua
d. jumlah saudara kandung.
e. Usia
f. Penghasilan orang tua.

3.3 Analisis Kebutuhan Output
Keluaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah alternatif yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan alternatif nilai yang lain. Pada penelitian ini hasil keluarannya diambil dari urutan
alternatif tertinggi ke alternatif terendah. Hasil akhir yang dikeluarkan oleh program nanti berasal dari nilai setiap kriteria, karena dalam setiap kriteria memiliki nilai yang berbeda-beda.
Urutan alternatif yang akan ditampilkan mulai dari alternatif tertinggi ke alternatif terendah.
Alternatif yang dimaksud adalah mahasiswanya.

3.4 Kriteria Yang Dibutuhkan
3.4.1 Bobot
Dalam metode penelitian ini ada bobot dan kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan siapa yang akan terseleksi sebagai penerima beasiswa.
Adapun kriterianya adalah:
C1=Jumlah penghasilan Orangtua
C2=Usia
C3=Semester
C4=Jumlah tanggungan Orangtua
C5=jumlah saudara kandung,
C6= nilai IPK.
Dari masing-masing bobot tersebut, maka dibuat suatu variabel-variabelnya. Dimana dari suatu variabel tersebut akan dirubah kedalam bilangan fuzzynya.
Di bawah ini adalah bilangan fuzzy dari bobot.
1. Sangat Rendah ( SR ) = 0
2. Rendah ( R ) = 0.2
3. Sedang ( S ) = 0.4
4. Tengah ( T1 ) = 0.6
5. Tinggi ( ST ) = 0.8
6. Banyak ( B ) = 1
Untuk mendapat variabel tersebut harus dibuat dalam sebuah grafik supaya lebih jelas pada gambar 1.

3.4.2 Kriteria Penghasilan Orang Tua
Variabel penghasilan orang tua dikonversikan dengan bilangan fuzzy dibawah ini.
Tabel 1. Penghasilan orang tua
Penghasilan Orang Tua (X) Nilai
X <= Rp.1000.000 0.25
X = Rp.1000.000 – 5000.000 0.5
X = Rp.5000.000 – 10.000.000 0.75
X >=Rp.10.000.000 1

3.4.3 Kriteria Usia
Variabel usia dikonversikan dengan bilangan fuzzy dibawah ini.
Tabel 2. Usia
Usia Nilai
Usia = 19 Tahun 0.25
Usia = 20 Tahun 0.5
Usia = 21 Tahun 0.75
Usia = 22 Tahun 1
3.4.4 Kriteria Semester
Variabel semester dikonversikan dengan bilangan fuzzy dibawah ini.
Tabel 3. Semester
Semester Nilai
Semester = 3 0
Semester = 4 0.2
Semester = 5 0.4
Semester = 6 0.6
Semester = 7 0.8
Semester = 8 1
3.4.5 Kriteria Jumlah Tanggungan Orang Tua
Variabel Jumlah Tanggungan Orang Tua dikonversikan dengan bilangan fuzzy dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah tanggungan orang tua
Jumlah Tanggungan Orang Tua Nilai
1 anak 0
2 anak 0.25
3 anak 0.5
4 anak 0.75
5 anak 1

3.4.6 Kriteria Jumlah Saudara Kandung
Variabel Jumlah saudara kandung dikonversikan dengan bilangan fuzzy dibawah ini.
Tabel 5. Jumlah saudara kandung
Jumlah Saudara Kandung Nilai
1 Orang 0
2 Orang 0.25
3 Orang 0.5
4 Orang 0.75
5 Orang 1
3.4.7 Kriteria Nilai IPK
Variabel nilai IPK dikonversikan dengan bilangan fuzzy dibawah ini.
Tabel 6. Nilai ipk
Nilai IPK Nilai
IPK < = 2.75 0
IPK = 2.75 – 3.00 0.25
IPK = 3.00 – 3.25 0.5
IPK = 3.25 – 3.50 0.75
IPK >= 3.50 1
3.5 Perancangan Sistem
3.5.1 Data Flow Diagram
DFD Level 1
Pada DFD Level 1 ini user dapat melakukan proses input data pemohon, hapus, edit dan proses data pemohon dan program akan menampilkan
informasi data pemohon dan informasi hasil seleksi.

3.5.2 Perancangan Program
3.5.3 Tampilan Awal
Gambar 3 merupakan halaman utama program ketika aplikasi tersebut dijalankan. Ada beberapa macam menu diantaranya menu tambah data, hapus, ubah, proses, help dan exit.

Gambar 3. Halaman utama program

3.5.4 Masukan Data
Gambar 4 merupakan hasil proses dari penginputan dari pemohon beasiswa. Dimana datadata tersebut dimasukan berdasarkan kriteria yang
sudah ditentukan melalui proses perhitungan.

Gambar 4. Data-data yang sudah dimasukan

3.5.5 Hasil Seleksi
Gambar 5 merupakan hasil dari proses aplikasi penerima beasiswa tersebut. Dimana hasil yang akan ditampilkan adalah mahasiswa dengan alternatif
tertinggi sampai alternatif terendah. Sehingga yang akan lolos dalam penerimaan beasiswa tersebut adalah mahasiswa dengan nilai alternatif yang
terbaik.

Gambar 5. Hasil seleksi

Dalam penelitian ini akan dicontohkan satu perhitungan untuk mencari nilai akhir dari 3 mahasiswa.
Berdasarkan pada gambar 4 diatas, dapat dibentuk matriks keputusan X dengan mengambil 3 sampel data mahasiswa:

dan vektor bobot:
W= [0.6 0.4 1 1 0.2 0.8]
Matriks ternormalisasi R diperoleh dari
persamaan (2.1):
0.33 0.25 0.2 0.25 0.25 0.50
0.33 0.50 0.33 1.00 1.00 0.75
0.33 0.50 033 0.50 0.50 0.25
Perkalian Matriks W * R sebagai berikut :
0.20 0.10 0.20 0.25 0.05 0.40
0.20 0.20 0.3 1.00 0.20 0.60
0.20 0.20 0.33 0.50 0.10 0.20
Langkah berikutnya adalah penjumlahan dari setiap alternatif. Supaya lebih jelas dimisalkan untuk baris pertama dari matriks diatas adalah A1, baris ke
2 = A2 dan baris ke 3 = A3. Setelah dilakukan proses penjumlahan didapatkan nilai A1 = 1.20, A2
=2.53, A3 = 1.53.
Langkah terakhir adalah proses perangkingan. Hasil perankingan diperoleh: V1 1.20; V2 = 2.53; dan V3 = 1.53. Nilai terbesar ada pada V2 sehingga
alternatif A2 (Mahasiswa ke 2) adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik.

4. KESIMPULAN
Telah dibangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu penentuan seseorang yang berhak mendapatkan beasiswa berdasarkan
kriteria-kriteria yang telah ditentukan, dimana kriteria tersebut diterjemahkan dari bilangan fuzzy kedalam bentuk sebuah bilangan crisp. sehingga nilainya akan bisa dilakukan proses perhitungan untuk mencari alternatif terbaik. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa semakin banyak sampel yang dipunyai, maka tingkat validitasnya akan cenderung naik. dan hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah alternatif yang memiliki nilai
alternatif terbaik dari alternatif yang lain.

Referensi :
(STUDI KASUS: MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)
Henry Wibowo S1), Riska Amalia2), Andi Fadlun M3) , Kurnia Arivanty4)
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
Jalan Kaliurang Km 14.4 Besi Sleman Yogyakarta 55584-Indonesia
E-mail: henryinformatika@gmail.com, resk_dot@yahoo.com, iLon_myuut@yahoo.com , vanty_dieva@yahoo.co.id
Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009),ISSN: 1907-5022, Yogyakarta, 20 Juni 2009